Aturan Menteri soal Taksi Online Disahkan, Organda Minta Tak Saling Demo



JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sebagai revisi atas dicabutnya 14 Pasal di dalam sebelumnya atau PM 26 oleh Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: SAH! Peraturan Menteri No 108 Jadi Payung Hukum Baru Taksi Online

Penerbitan PM 108 atau aturan taksi online ini diklaim pemerintah sudah mengakomodir dan persetujuan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda), perusahaan taksi online (Grab, Go-Jek dan Uber), serta Asosiasi Driver Online (ADO).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan, apresiasi untuk pemerintah yang telah menetapkan PM 108. Di mana salah satunya terdapat aturan angkutan sewa tidak dalam trayek mendapatkan legalitasnya.

Baca juga: Permenhub Taksi Online Disahkan, Grab: Kita Harus Berpikir Jernih Lihat Aturan Baru Ini

“Memang sudah disampaikan bahwa peraturan ini merupakan rangkuman atau akomodasi dari pihak penyelenggaraan angkutan baik itu, online, taksi, angkutan kota dan bis. Di situ ada kewajiban penyelenggara angkutan umum yang memperjelas identitas,”tuturnya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Sebagai salah satu pengusaha angkutan, Adrianto menegaskan, aturan yang sudah dituangkan dalam PM 108 wajib dilaksanakan. Untuk itu, meski dari keseluruhan permintaan berbagai pihak tidak semua bisa terakomodasi, tapi aturan sebagai jalan tengah yang harus diikuti.

“Saya imbau semua pihak untuk tergerak tidak saling demo. Karena perlu dipahami ini suatu hasil perundingan untuk membuat persaingan yang sehat dan transparan,”tuturnya.

(rzk)

More about ...