Batal Demo, Gubernur Akan Undang Sopir Taksi Online – beritajatim …

Surabaya (beritajatim.com) – Sopir taksi online sebelumnya berencana menggelar aksi menolak Rapergub Taksi Online beberapa waktu lalu. Tetapi rencana tersebut batal dilakukan. Ini karena akan ada mediasi atau pertemuan antara pengemudi taksi online bersama Gubernur Jatim Soekarwo pada pekan depan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, dalam breeze rancangan pergub tentang pengaturan taksi online itu memuat kewajiban uji kir yang harus tetap dilakukan. Sebab, ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi angkutan umum dalam undang-undang. Itu menjadi aturan dari pemerintah pusat. “Sedangkan untuk kuota itu sebagai upaya melindungi,” ujar Pakde Karwo kepada wartawan di kantor gubernur, Jumat (7/4/2017).

Pakde Karwo melanjutkan, pembatasan tersebut bisa menguntungkan taksi online. Pasalnya, jika tidak dibatasi bisa mematikan taksi online. Sebab, jumlah pasar yang kecil tidak akan cukup dibagi dengan banyaknya anggota taksi online. “Kalau semua bebas, maka secara hukum ekonomi jumlah konsumennya semakin sedikit. Pembatasan itu untuk menyelematkan bisnis taksi online sendiri,” jelasnya.

Sementara ditanya mengenai pembatasan terhadap tidak bolehnya sopir taksi online mengambil penumpang di tempat tertentu, seperti bandara, depot dan stasiun, Pakde Karwo menanggapi bahwa pasar taksi online sudah bisa mendapatkan pasar melalui telepon. Lain halnya dengan taksi konvensional yang memang harus menunggu penumpang di tempat tersebut.

“Karena di situ, di depannya sudah ada. Taksi konvensional harus nyanggong di tempat itu. Saya hanya ingatkan, pengalaman sekarang itu kebebasan akan mematikan dia sendiri,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pakde Karwo telah membuat peraturan tentang angkutan sewa khusus (online). Namun peraturan itu baru bisa digedok wetelah Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 sudah resmi diberlakukan.

Ada enam poin penting dalam rancangan Pergub Jatim yang mengatur taksi online. Poin pertama, pengaturan angkutan sewa khusus atau online yakni, penetapan tarif batas bawah dengan besaran Rp 3.450 per kilometer dan batas atas diserahkan pada mekanisme pasar.

Kedua, pengaturan tentang STNK. Bagi taksi online, STNK section kendaraannya masih diperkenankan atas nama pribadi (sesuai Pergub No 78 Tahun 2015). Tetapi kendaraan tersebut didaftarkan pada badan usaha atau seperti koperasi.

Ketiga, mengatur penyelenggara usaha. Di antaranya pemesanan hanya dilakukan melalui aplikasi dan tidak diizinkan menaikkan langsung di jalan atau tanpa aplikasi. Pemilik kendaraan dapat bergabung pada perusahaan penyelenggara angkutan umum. Batasan usia maksimal kendaraan yakni 10 tahun. Angkutan online juga tidak diperkenankan mengambil penumpang di tempat-tempat publik seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara dan rumah sakit. Tetapi masih diizinkan untuk menurunkan penumpang di tempat-tempat itu.

Keempat, mengatur kepengusahaan yakni, perusahaan penyelanggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat, serta harus melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada kepala dinas perhubungan.

Kelima, tentang penyedia aplikasi yakni, harus mendapat persetujuan dari gubernur, serta wajib membuka kantor cabang minimal di ibu kota provinsi.

Keenam, pengaturan kuota yakni, sebanyak 4.445 section untuk seluruh Jawa Timur. Serta pengaturan identitas angkutan online dengan diberikan trademark stiker warna kuning dan simbol yang sudah diatur. (tok/kun)

More about ...