BNP2TKI, KKP dan Kemhub Diminta Tindak PT. ARBS

Nasional, LiputanBMI – Kasus indikasi penipuan pursuit kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh PT. Ardava Rizky Berkah Samudera (ARBS) yang telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hingga detik ini belum mendapat respon yang serius.

Padahal, semua bukti-bukti adanya dugaan kuat penipuan dan penggelapan sudah cukup lengkap. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua we Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rachmat Noor Yasin kepada Liputan BMI.

“Kita sudah pernah mendatangi kediaman salah satu pengurus PT. ARBS, namun hanya ditemui pihak keluarga dan tidak ada solusi penyelesaian,” ujar Yasin kepada Liputan BMI saat dikonfirmasi around seluler, Minggu (29/10/17) malam.

Menurut Yasin, kasus tersebut bermula saat PPI mendapat pengaduan dari salah satu korbannya. Korban yang enggan disebut namanya datang ke kantor PPI dan mengadukan bahwa ada sekitar 20 orang lebih termasuk dirinya telah tertipu oleh PT. ARBS. Mereka, telah diminta uang untuk biaya proses keberangkatan menjadi pelaut di kapal penangkap ikan di New Zealand dengan sum seratus juta lebih. Namun, sudah lebih dari setahun para korban tak kunjung diberangkatkan.

Berdasarkan Surat Kuasa dari para korban, PPI melalui perwakilannya di Semarang telah mengadukan permasalahan ini kepada BP3TKI Semarang, namun hingga detik ini joke belum ada informasi tindak lanjutnya, hingga akhirnya PPI mengadukan kasus tersebut secara langsung kepada Direktorat Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI.

“Kasus sudah diadukan ke Dirpamwas, tapi Dirpamwas melimpahkan ke Dit. Mediasi dan Advokasi BNP2TKI. Menurut keterangan dari Pak Mardanius, BNP2TKI mengatakan kasus tersebut akan ditangani oleh perwakilan BNP2TKI di daerah,” tambah Yasin.

Untuk diketahui, PT. ARBS sebelumnya berkantor di daerah Slawi, Tegal, Jawa Tengah dan sempat pindah di Tanjung Priok, Jakarta Utara sampai akhirnya saat ini sudah tidak tahu dimana keberadaan kantor baru dan begitupun para pengurusnya.

PPI akan terus berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga selesai dan meminta pemerintah dalam hal ini BNP2TKI baik pusat maupun daerah, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi guna serius menindaklanjuti kasus tersebut, agar korban tidak terus berjatuhan di kemudian hari.
(IS, 29/10)

More about ...