BNP2TKI Minta Aparat Desa Teliti Cek Dokumen Izin Calon TKI




Kendal – BNP2TKI menjalin kerja sama dengan aparat Pemkab Kendal guna mencegah pemberangkatan TKI nonprosedural atau ilegal. Aparat desa diminta lebih teliti mengecek kelengkapan dokumen calon TKI.

Dalam keterangan tertulis dari BNP2TKI, kerja sama tersebut dilakukan di kantor Bupati Kendal pada Kamis (27/7/2017). Ratusan orang hadir menyaksikan konsolidasi ini.

Mereka terdiri dari camat dan kepala desa se-Kabupaten Kendal, Bhabinsa, kamtibmas, PPTKIS di Kabupaten Kendal, serta stakeholder yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.

“Peran aparat desa, kecamatan, dan stakeholders di daerah sangatlah penting dalam upaya pencegahan TKI nonprosedural dan pemberantasan penyeludupan orang. Ini yang membuat kami semangat datang ke daerah agar kita semua sama-sama sadar dan paham pentingnya peran masing-masing pihak, terutama daerah,” ungkap Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono.

Lebih lanjut Teguh menyampaikan pentingnya peran aparat desa dan kecamatan mengecek syarat dan prosedur. Selain itu, aparat desa diimbau dapat menjelaskan kepada masyarakat informasi seputar penempatan dan perlindungan TKI, serta mencegah penempatan TKI nonprosedural.

Aparat juga bisa melapor kepada BP3TKI atau pihak berwajib jika ada aktivitas penempatan TKI ilegal. Mereka joke berupaya mendampingi pengaduan dan penanganan kasus.

Senada dengan Teguh, Deputi Perlindungan, Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kendal Dewi Iriawati mengajak camat dan kepala desa yang hadir tidak mudah memberikan rekomendasi atau izin kepada warga yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri.

“Untuk aparat desa, camat, supaya teliti kelengkapan dokumennya dengan baik bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Untuk PPTKIS jangan sampai mengirimkan TKI seperti kucing dalam karung, pastikan dulu TKI-nya punya skill dan jangan hanya kejar aim saja,” ungkap Dewi.

Di lain pihak, Kepala BP3TKI Semarang Suparjo mengatakan kegiatan ini untuk mengeliminasi terjadinya penempatan TKI nonprosedural.

Selain itu, acara ini memberikan pemahaman kepada aparat dan PPTKIS tentang kebijakan terkini terkait dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

Kepala Disnaker Kabupaten Kendal Ratno mengatakan Kendal merupakan kabupaten pengirim TKI terbanyak kedua di Jawa Tengah.

“Saat ini TKI di Kabupaten Kendal sum berjumlah 3.875 orang. Yang bekerja di sektor grave sebanyak 503 orang dan sisanya sebanyak 3.372 bekerja sebagai TKI informal,” ucapnya.

Ratno mengatakan, dalam pencegahan TKI nonprosedural, Disnaker Kendal telah melakukan beberapa langkah. Antara lain module desmigratif, layanan terpadu satu atap, dan mengeluarkan regulasi rekomendasi pelaksanaan pengerahan calon TKI (CTKI) ke luar negeri.

Kemudian Disnaker juga telah membuat regulasi petugas pengantar CTKI dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Selain itu, Disnaker meminta personel harus memiliki kapabilitas dan dilengkapi surat tugas dari PPTKIS. Dia mengimbau masyarakat mendaftar di PPTKIS, yang mempunyai kantor cabang di Kabupaten Kendal.

Kerja sama dengan berbagai elemen pemerintah daerah dilakukan untuk merealisasi ‘seluruh TKI terlindungi di dalam negeri pada 2019’.

Hal itu dapat terwujud jika tidak ada lagi dokumen dipalsukan, dituakan umurnya, dibedakan alamatnya, dikenai biaya terlalu besar, ditampung di penampungan yang sesak, dan lain sebagainya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Kerja Sama Antarlembaga Direktorat Pemberdayaan Drs Ade Kusnadi, Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Semarang Pujiono, Kepala Seksi Pelindungan dan Pemberdayaan Rodli, serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Asuri.

(ega/ega)