BNP2TKI Usulkan Dispensasi TKI Peserta Amnesti Pajak

BNP2TKI Usulkan Dispensasi TKI Peserta Amnesti Pajak
Jumat, 7 Apr 2017 | 17:58

Nusron Wahid,  Kepala BNP2TKI. Foto: Investor Daily/EMRALNusron Wahid, Kepala BNP2TKI. Foto: Investor Daily/EMRAL

JAKARTA – Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid
mengusulkan agar dibuat regulasi khusus guna memberikan dispensasi kepada TKI
di Arab Saudi yang mengikuti kebijakan amnesti.

“Dengan module amnesti ini, para pelanggar, termasuk TKI kita di sana,
diberi kesempatan pulang ke negaranya dan dibebaskan dari larangan masuk
kembali ke Arab Saudi (black list),
biaya administrasi serta biaya denda. Jadi ini kabar baik bagi TKI kita di Arab
Saudi,” kata Nusron, dalam keterangan tertulisnya yang
diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang berlaku selama 90 hari sejak 26 Maret 2017
itu ditujukan bagi warga negara asing di Arab Saudi
yang melanggar peraturan ketenagakerjaan.

Menurut Nusron, module amnesti itu sangat bagus mengingat banyak TKI yang
menjadi pelanggar ketenagakerjaan di Arab Saudi, namun seringkali para TKI
gamang mengikuti module amnesti karena begitu pulang ke Indonesia tidak bisa
bekerja lagi ke Arab Saudi karena ada kebijakan duration pengiriman TKI ke
negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

“Ada kegamangan yang dirasakan para TKI yang saat ini memiliki majikan
tapi statusnya tidak resmi, jika nanti pulang ke Indonesia, sementara
moratorium belum dicabut, TKI tersebut ragu apakah boleh berangkat ke Arab
Saudi lagi atau tidak?,” ujar Nusron.

Dalam konteks itulah, Nusron mengusulkan agar ada dispensasi bagi TKI yang ikut
program amnesti. Dispensasi itu dalam bentuk ketidakterikatan pada kebijakan
moratorium.

“Usul kami, berikan dispensasi duration khusus bagi peserta program
amnesti yang pulang ke Indonesia, agar diperbolehkan jika ingin kembali bekerja
lagi,” tutur Nusron.

Terkait dengan usulannya itu, Nusron juga sudah menyampaikannya kepada Komisi
IX DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (6/4). Kepada Komisi IX
DPR, Nusron menyampaikan bahwa saat ini Kantor imigrasi di seluruh Arab Saudi
telah diperintahkan untuk membantu para WNA khususnya para TKI yang akan
memanfaatkan kebijakan amnesti ini.

Kementerian Luar Negeri, kata Nusron, telah melakukan koordinasi dengan
instansi terkait di pusat untuk memperlancar proses pelayanan di Perwakilan RI,
dan akan dilakukan rapat koordinasi yang akan dipimpin oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Nusron menjelaskan, module serupa pernah dilakukan tahun 2013 dimana sekitar 105 ribu WNI Overstayers mendaftarkan diri. Dari jumlah itu, hanya
sekitar 40 ribu yang pulang ke Indonesia. Sisanya 65 ribu tetap tinggal di Arab
Saudi menggunakan SPLP.

“Saat itu, dari 40 ribu yang
pulang, 21 ribu difasilitasi kepulangannya dengan 39 penerbangan,”
katanya. (gor)


Kirim Komentar Anda

Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!