BNP2TKI: UU Perlindungan Pekerja Migran Akan Memajukan Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Baru pertama kali Indonesia menyadari aspek perlindungan warga negara, khususnya pekerja yang berada di luar negeri. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono, menyusul kemajuan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)

“Baru pertama kali Indonesia menyadari pentingnya aspek perlindungan secara politik yang memberikan prioritas perlindungan sebagai yang utama. Hal ini terlihat dari proses penyusunan RUU PPILN. Dan kali ini pemerintah Indonesia sepakat bahwa UU PPILN yang baru harus berfokus pada perlindungan,” kata Hermono, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Rabu, 23 Agustus 2017.

RUU PPILN mengadopsi elemen dari Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah diratifikasi Indonesia sejak 2002 silam. Ada beberapa hal penting dalam RUU PPILN ini.

Pertama, sebut Hermono, judul yang awalnya penempatan tenaga kerja menjadi perlindungan tenaga kerja. Hal Ini merupakan transformasi yang perlu dilaporkan ke masyarakat.

Kedua, lanjut Hermono, secara eksplisit tertera dalam RUU PPILN bahwa hak perlindungan juga ditujukan kepada keluarga pekerja migran. Hal ini mencerminkan Indonesia mengadopsi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya.

“Yang ketiga, yang menurut saya penting, RUU PPILN tidak membedakan pekerja migran documented atau undocumented. Hal ini penting karena pekerja migran Indonesia semuanya mendapat hak yang sama,” cetus mantan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia ini.

Meski demikian, tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia cukup banyak. Salah satu tantangan tersulit yakni isu migrasi yang dimobilisasi. Hal ini tentunya menyerempet tindak pidana perdagangan orang.

Saat ini, Hermono menambahkan, BNP2TKI tengah melakukan proyek memperkuat peran pemerintah daerah untuk mengurangi banyaknya WNI yang ingin menjadi pekerja migran di luar negeri.

“Pertama ada komunitas keluarga buruh migran, kita juga mlakukan uji coba membangun desa dan sudah berjalan di sembilan kabupaten. Yang terakhir kita menginginkan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas TKI kita melalui pemberdayaan. Hal tersebut sudah dilakukan di lima provinsi dari sembilan provinsi lainnya yang kita pilih tahun ini,” lanjut dia.

Sementara itu, tugas pemerintah baik di daerah atau di pusat adalah mengedukasi para calon pekerja migran. Karenanya, direncanakan pemerintah akan memberikan Kartu Indonesia Terampil (KIT) bagi tenaga kerja yang telah ditingkatkan kemampuannya. 

(WAH)

More about ...