Buat Panitia Kerja Kasus Meikarta, Komisi II DPR Akan Panggil Lippo

Komisi II DPR RI berencana membentuk Panita Kerja (Panja) guna mengatasi persoalan yang menjerat megaproyek milik Lippo Group, Meikarta. Dalam waktu dekat, Komisi II DPR akan memanggil Grup Lippo terkait persoalan yang menjerat Meikarta.

Selain pihak dari Grup Lippo, Panja akan mengundang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, hingga masyarakat yang protes dengan kehadiran Meikarta.

“Akan kami berikan kesempatan untuk menjelaskan panjang lebar latar belakang dan duduk masalahnya,” kata anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi Katadata, akhir pekan lalu. (Baca: Sengkarut Izin dan Pemasaran Megaproyek Meikarta)

Rencana pembentukan Panja diputuskan dalam rapat Komisi II DPR saat membahas Meikarta bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono dan anggota komisiones Ombudsman Alamsyah Saragih, pada akhir Sep lalu.

Riza mengatakan, Panja akan dibentuk guna mengurai berbagai masalah Meikarta yang saat ini menjadi perdebatan di masyarakat. Berbagai masalah tersebut seperti soal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masalah tata ruang, hingga pemasarannya yang begitu massif.

“Daripada menjadi polemik, ribut, saling menyalahkan dan sebagainya, ya sudah kami usulkan buat Panja,” kata Riza .  (Baca: Kementerian BUMN Heran Iklan Meikarta ‘Jualan’ Proyek LRT)

Riza menyatakan, pembentukan Panja bukan untuk menghalangi swasta dalam proses pembangunan sektor properti. Namun, untuk mendorong agar proses pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. “Kami ingin proses pelaksanaan kontribusi swasta harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” kata dia.

Da;am rapat tersebut, anggota Komisi II Sarehwiyono mengatakan pemerintah harus bertindak tegas segera menghentikan pembangunan Meikarta. “Saya dan Partai Gerindra siap mengawal proses hukum untuk Meikarta ini sampai kemanapun,” kata Sareh dikutip dari website resmi DPR.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan dalam pertemuan di DPR dia melaporkan hasil temuan dari lembaganya terkait persoalan Meikarta. “Kami sampaikan apa yang saya dengar dari proses di Ombudsman, mengenai potensi pelanggaran aturan UU Rumah Susun dan potensi maladministrasi,” kata Alamsyah.

Alamsyah mengatakan, dalam kesimpulan rapat, Komisi II joke berencana menyelidiki pengembang lain yang melakukan hal yang sama dengan Meikarta. “Properti lain joke banyak melakukan hal yang sama, belum mendapatkan izin tapi sudah menawarkan nomor urut pemesan,” kata Alamsyah.

Dia mengatakan kebiasaan pelanggaran aturan UU tersebut mestinya mendapat perhatian, karena akan berdampak kerugian bagi konsumen. 

 

More about ...