Demo Sopir Taksi Melawan Uber dan Respons Pemerintah di Berbagai Negara

Salah satu bentuk protes pengemudi taksi di Eropa terhadap layanan Uber. [Foto: The Daily Beast]

Lagi dan lagi, jasa layanan aplikasi ride-sharing Uber dan GrabCar menuai kontroversi di Jakarta.

Hari Selasa (22/3) kemarin, ribuan supir taksi konvensional yang mewakili PPAD (Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat) DKI Jakarta melakukan demo besar-besaran yang menyebabkan beberapa ruas jalan protokoler di Jakarta macet parah. Ironisnya, ada beberapa oknum yang bersifat anarkis sehingga demo itu memakan korban.

Mereka menuntut agar pemerintah untuk menertibkan layanan taksi berbasis aplikasi online tersebut dan menegakkan peraturan yang berlaku.

Namun, protes dan pelarangan taksi Uber itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Para pengemudi taksi di sejumlah negara dan kota-kota lainnya juga pernah melakukan hal serupa.

Pemerintah di berbagai negara dibuat kewalahan. Respons mereka pun beragam, ada yang melarang dan ada pula yang mengizinkan Uber beroperasi dengan sederet regulasi. Inilah reaksi yang muncul di berbagai negara itu:

Amerika Serikat

Kebijakan negara-negara bagian di AS berbeda-beda dalam menangani Uber. Ada beberapa negara bagian yang melarang, bahkan menuntut Uber. Tapi, pemerintah kota New York melegalkan Uber dengan syarat harus memakai pelat khusus yang sama dengan taksi kuning yang sehari-hari menguasai jalanan New York. Pengemudi Uber hanya boleh membawa penumpang melalui aplikasi dan harus memiliki SIM khusus bagi para pengemudi Uber serta pembayaran harus lewat kartu kredit.

Berbeda dengan negara bagian California yaitu San Francisco. Anggota San Francisco Taxi Workers Alliance menuntut pemerintah agar Uber mendapatkan aturan yang sama seperti taksi lainnya, seperti asuransi pengemudi dan pengecekan latar belakang pengemudi.

Perancis

Sejak 2011, UberPOP hadir di Paris dan merambah ke kota-kota lainnya di Perancis. Namun, Bernard Cazenueve (Menteri Dalam Negeri Perancis) mengatakan Uber adalah layanan arogan dan memerintahkan kepolisian Paris untuk menertibkan semua mobil taksi yang berbasis UberPOP.

Pada awal Januari tahun ini, ratusan supir taksi di Paris melakukan aksi mogok sebagai bentuk aksi protes terhadap layanan jasa transportasi berbasis online.

Bahkan, dua orang pejabat Uber yaitu Thibaud Simphal (General Manager Uber Prancis) dan Perre-Dimitri Gore-Coty (Genaral Manager Uber untuk kawasan Eropa Barat) harus berhadapan dengan meja hijau di kota tersebut. Mereka terancam hukuman penjara selama lima tahun dan denda 300 ribu euro jika terbukti bersalah. Selain itu, Uber Prancis juga terkena hukuman dan harus membayar denda sebanyak 1,5 juta euro.

Inggris

Pemerintah kota London menolak desakan untuk membatasi operasional layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber. Penolakan itu berdasarkan hasil konsultasi tentang layanan taksi swasta yang dilakukan pemerintah kota London pada Sep tahun lalu. Tapi, Otoritas Transportasi London menerapkan aturan tambahan yang mewajibkan semua sopir Uber dapat berbahasa Inggris secara lancar dan pemberitahuan tentang perkiraan ongkos biaya perjalanan.

Jerman

Pemerintah kota Berlin mengecam Uber sebagai layanan yang menggunakan pengemudi dan kendaraan tanpa lisensi. Pemerintah kota beranggapan operasi Uber bisa membahayakan konsumen atau penumpang. Pemerintah kota Berlin, Frankfurt, dan Hamburg mengajukan gugatan terhadap layanan Uber karena tidak mengantongi izin dalam menyediakan layanan transportasi.

Hasilnya, Otoritas Transportasi Berlin melarang Uber beroperasi. Jika melanggar, Uber akan mendapatkan denda US$ 34 ribu perpelanggaran. Uber dianggap tidak memenuhi standar keamanan angkutan umum.

Belgia

Brussels memiliki peraturan yang cukup rumit soal taksi. Sebanyak 700 pengemudi Uber pernah mengalami kekerasan fisik dari pengemudi taksi konvensional yang merasa pendapatannya terancam. Musim dingin 2014, pengadilan Brussel memutuskan bahwa UberPop ilegal dengan denda 10 ribu euro atau sekitar Rp 147 juta untuk setiap pelanggaran.

Kanada

Kanada melarang beroperasinya UberX karena melanggar aturan soal izin mengemudi, jaminan keselamatan bagi penumpang, asuransi, pelatihan bagi pengemudi, dan pengecekan kendaraan. Di Ottawa, polisi menangkap para sopir UberX yang tidak memiliki izin mengemudi.

Belanda

Tahun lalu, pengadilan Belanda melarang UberPOP beroperasi karena melanggar peraturan mengenai pengemudi komersial dengan ancaman denda 100.000 euro (sekitar Rp 1,49 miliar). Kepolisian Belanda juga telah mendenda 23 pengemudi Uber senilai sum 1.500 euro (Rp 22,3 juta) karena tidak memiliki izin mengemudi.

Sebuah pengadilan di Belanda memutuskan Uber harus menghentikan layanan UberPop. Wilma Mansveld (Menteri Transportasi, Belanda) mengatakan, “Kendaraan yang digunakan UberPop tidak memenuhi kriteria sebagai taksi di bawah hukum Belanda.”

Uber menawarkan aplikasi pemesanan transportasi alternatif dengan kendaraan pribadi.

Korea Selatan

Sejak Agustus 2013, Uber mengancam pangsa pasar pengemudi taksi reguler dan tidak memberikan standar keamanan bagi penggunanya. Pemerintah Seoul tengah merancang aturan yang melarang Uber dan berencana membuat aplikasi sendiri yang mirip Uber sebagai penggantinya.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan Uber bekerjasama dengan sebuah perusahaan let mobil lokal dan keduanya tidak memiliki izin untuk mengoperasikan layanan taksi. Kementerian Transportasi Korea Selatan langsung memerintahkan pemerintah kota Seoul untuk menindak Uber, terutama layanan Uber X, yang memungkinkan seorang pemilik kendaraan pribadi untuk menyewakan mobilnya sebagai sebuah alat transportasi.

Australia

Uber telah beroperasi di sejumlah kota di Australia termasuk Sydney dan Melbourne, negara bagian New South Wales (NSW), Western Australia (WA), dan Australian Capital Territory (ACT).

Pemerintah Negara Bagian lainnya seperti Queensland, Victoria, dan Tasmania tengah mempertimbangkan mengatur Uber. Namun, saat ini Uber masih beroperasi secara ilegal di negara-negara bagian tersebut. Taxi Service Commision (TSC) di kawasan Victoria yang menjadi regulator layanan taksi meminta Uber menghentikan operasinya karena pengemudi tidak mengikuti aturan akreditasi dan lisensi sehingga berisiko bagi keselamatan penumpang.

 

Jepang

Uber memasuki kawasan dengan peraturan yang kompleks dan kuno di Jepang. Selain itu, kota-kota di Jepang telah memiliki sistem pemesanan taksi yang maju dan jumlah ketersediaan armada taksi yang besar yaitu 50 ribu taksi di Tokyo. Karena itu, Uber memilih untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai agen perjalanan dan bekerjasama dengan perusahaan taksi di Jepang. Operasi percobaan Uber di Fukuoka mendapatkan penentangan dari pemerintah setempat karena tidak memiliki izin sehingga dinyatakan sebagai perusahaan taksi ilegal.

Tiongkok

Uber mengalami kerugian sebesar Rp13.5 triliun dalam setahun di Tiongkok akibat persaingan yang sengit. Uber dapat tersedia lebih dari 40 kota di Tiongkok dan akan memperluas jangkauan ke 100 kota di Tiongkok dalam waktu 12 bulan. “Kami untung di AS, tetapi kami kehilangan Rp13,5 triliun (US$1 miliar) dalam setahun di Tiongkok,” kata Travis Kalanick (CEO, Uber).

Malaysia

Organisasi sopir taksi lokal Malaysia The Metered Taxi Drivers Action Body (BBPTB) mendesak Parlemen Malaysia untuk melarang layanan sewa kendaraan Uber Taxi. BBPTB menganggap layanan Uber Taxi ilegal dan tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan taksi mereka di jalanan. “Kami minta masalah ini segera dibahas oleh para anggota parlemen sampai menjadi peraturan resmi yang menyatakan layanan Uber Taxi ilegal,” tegas Ketua BBPTB Amran Jan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sepakat menindak angkutan umum berbasis layanan aplikasi internet. Alasannya, pengoperasian angkutan umum jenis ini belum memiliki landasan hukum.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andriyansyah menjelaskan layanan Taksi Uber dan Grab Car hingga saat ini belum memenuhi syarat angkutan umum yang tertuang dalam UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk semua jasa transportasi antara lain, harus berbadan hukum, punya surat domisili usaha, izin penyelenggaraan, minimal punya lima section kendaraan, punya pul untuk servis dan perawatan, lolos uji KIR, dan menyiapkan administrasi operasional.

Kemudian Kementerian Perhubungan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir layanan Uber dan GrabCar karena dinilai menyalahi aturan. Dalam surat yang diterima Kominfo, Senin (14/3), Kemenhub menyatakan dua aplikasi internet itu menyalahi antara lain Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sebenarnya, aplikasi Uber memberikan banyak kemudahan kepada pelanggan. Anda cukup memesan mobil around smartphone dan anda cukup membayar tarif dasar dan tarif per kilometer sehingga tidak perlu mengeluarkan uang tunai dan tanpa tip. Biaya Uber dibebankan kepada kartu kredit dengan tanda terima pembayaran dikirim around e-mail.

Mari kita tunggu, bagaimana nasib Uber dan GrabCar selanjutnya?

Comments

comments

More about ...