Demo Taksi Konvensional dan Transportasi Umum Selasa Besok Batal Digelar, Ini Alasannya

BANDUNG,(PR).- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, memastikan rencana aksi demonstrasi taksi konvensional dan transportasi umum yang akan digelar Selasa 10 Oktober 2017 itu batal digelar. Hal itu menyusul pertemuan antara pengusaha taksi konvensional dan angkutan umum bersama Heryawan di Gedung Pakuan, Minggu 8 Oktober 2017 kemarin.

Menurut Heryawan, para pengusaha angkutan konvensional tersebut sepakat untuk menangguhkan aksi tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis yang ditantangani mereka dan disaksikan langsung oleh Heryawan. Mereka pengusaha angkutan konvensional menyerahkan pembahasan perwakilan pemprov Jabar di kemenkomaritim Senin 9 Oktober 2017.

“Ada pertemuan dengan saya kemarin, kami dialog dengan pikiran baik-baik, luar biasa, berjalan lancar, cari solusi. Karena masalah ini tidak hanya terjadi di Jabar, di berbagai tempat sama keluhannya. Hari ini ada pertemuan di Jakarta, Dishub Jabar yang ke sana soal taksi online,” kata Heryawan di Gedung Sate ketika menanggapi rencana demo pengusaha angkutan konvensional, Senin 9 Oktober 2017.

Heryawan menilai wajar adanya keluhan pengusaha angkutan konvensional karena mereka ingin diperlakukan sama dengan taksi online sehingga persaingan seimbang.  “Kalau taksi konvensional ada KIR, ada tanda berupa Plat nomor kuning,ada sarat cc, ada bayar pajak juga. Pajak penghasilan dan perusahan, SIM A umum maka taksi online juga harus demikian. Poin-poin itu sudah muncul dan diakomodir udah terbit surat Permenhub 26/2017 (tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek-red),” kata dia.

Permenhub tersebut, kata dia, sudah disepakati oleh Kemenhub, kepolisian, perusahaan konvensional dan online yang juga hadir pada saat sosialisasi perencanaan permenhub tersebut. “Saya heran kenapa digugat, itu kan isinya sudah ada kesetaraan. Tapi ini digugat dan dibatakan MA,” kata dia.

Permenhub dicabut

Untuk diketahui MA telah mencabut permenhub nomor 26/2014 karena bertentangan dengan UU Usaha Mikro, kecil, dan menengan serta UU LLAJ pada Agustus lalu. Diakui Heryawan, melalui pertemuan tersebut dengan Kemenkomaritim, pihaknya hanya ingin minta kesetraan dalam perlakuan antara angkutan umum konvensional maupun online. “Di sana (konvensional-red) ada KIR, online juga harus ada KIR, di sana ada sim A umum, online juga harus sim A umum,”ucap dia.

‎Sementara itu, selama persoalan tersebut belum menemui solusi, Heryawan meminta masyarakat ‎tetap menjaga kondusifitas Jabar.

“Ketika ada persoalan ini, ada sedikit gejolak warga bangsa dan negara jangan sampai ganggu keamanan. Alhamdulilah saya apresiasi perusahaan angkutan konvensional asalnya mau demo tapi ketemu saya dan akhirnya batal. Saya utus kadishub, di kemenko maritim untuk rapat semoga ada solusi,” kata dia.***

More about ...