Dishub Minta Taksi Lokal Tetap Beri Pelayanan saat Berlangsung Aksi Demo

Transportasi Solo, Dishub meminta tetap ada sopir taksi lokal yang beri pelayanan saat aksi demo.

Solopos.com, SOLO — Dinas Perhubungan (Dishub) Solo menyarankan perusahaan taksi lokal tidak mengerahkan seluruh sopir taksi mengikuti aksi demo menolak taksi berbasis aplikasi online pada Selasa (11/7/2017).

Kepala Dishub Solo, Hari Prihatno, menyarankan perusahaan taksi lokal Solo tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap perusahaan taksi hanya mengikutsertakan sebagian sopir taksi mereka dalam aksi menolak operasional layanan UberX (mobil) melalui aplikasi Uber di Solo.

Hari mengatakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan taksi bisa kecewa jika tidak mendapatkan layanan pada 11 Juli. “Demo monggo saja. Kami tidak melarang. Itu kan termasuk hak warga yang tinggal di negara demokrasi. Namun idealnya pelayanan jangan sampai tidak tersedia. Sebaiknya sebagian sopir saja yang mengikuti demo. Sopir lain tetap memberi pelayanan,” kata Hari saat ditemui Solopos.com di locus CFD Jl. Slamet Riyadi, Minggu (9/7/2017).

Hari menilai demo sopir taksi secara besar-besaran juga berpotensi merugikan masyarakat dari sisi kenyamanaan arus lalu lintas. Menurut dia, keberadaan ratusan mobil taksi milik massa aksi yang ikut arak-arakan maupun terparkir di satu lokasi berpotensi mengganggu pengguna jalan.

Hari menyebut sudah semestinya demo diadakan secara kondusif dan jangan sampai mengganggu ketertiban umum. “Pemberitahuan bulletin demo tidak ke Dishub, tapi ke kepolisan. Kami hanya memantau dan membantu jika dibutuhkan. Hingga sekarang kami belum mendapat pemberitahuan atau tembusan dari penyelenggara demo terkait rencana kegiatan. Jadi kami belum tahu skemanya seperti apa. Yang jelas, kami berharap demo jangan sampai mengganggu ketertiban umum, seperti menutup jalan. Masyarakat harus tetap diberi akses,” ujar Hari.

Hari Prihatno menegaskan pengaturan operasional angkutan sewa khusus di daerah sebenarnya sudah jelas menjadi kewenangan Pemprov, mulai dari penetapan kuota hingga tarif. Dishub Solo telah berupaya menjalin komunikasi hingga mendesak Pemprov Jateng agar segera menyusun kebijakan soal operasional angkutan sewa khusus di wilayah Jateng.

Namun, menurut dia, belum ada tindak lanjut dari Pemprov. Dishub Solo hingga kini belum mendapat arahan dari Pemprov. “Urut-urutannya itu jelas. Ada Permen Perhubungan No. 26/2017. Sudah menjadi kewenangan Provinsi untuk memberi izin. Kalau provinsi belum memberikan izin, daerah juga susah,” jelas Hari.

Dishub juga butuh stiker untuk ditempel di taksi online. Kalau enggak ada stiker, Dishub kesulitan mendeteksi mobil mana yang dipakai untuk angkutan sewa khusus. Stiker juga memudahkan Dishub saat mengadakan operasi.

“Kami akan memberi sanksi kepada perusahaan dan penyedia aplikasi jika ada pengemudi yang tidak melengkapi syarat administrasi,” jelas dia.

Kabid Angkutan Dishub Solo, Taufiq Muhammad, juga menyarankan agar tidak semua layanan taksi mogok pada 11 Juli. Dia menilai cukup sebagian sopir taksi dari masing-masing perusahaan taksi yang mengikuti demo.

Taufiq menyampaikan Dishub Solo selama ini telah menjalin komunikasi baik melalui surat resmi, telepon, hingga bertatap muka langsung dengan pejabat Dishub Jateng terkait masalah operasional angkutan khusus di Solo, namun mereka belum juga menentukan keputusan.

Sebelumnya, Manajer Kosti Solo, Suyanto, menyatakan enam perusahaan taksi lokal di Soloraya, yakni Kosti Solo, PT Gelora Taksi, PT Mahkota Ratu Taksi, Koperasi New Bengawan Sakti, PT Sakura Sari Taksi, dan PT Wahyu Taksi (Sukoharjo) akan menghentikan pelayanan sementara selama enam jam pada 11 Juli pukul 08.00 WIB-14.00 WIB. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap operasional layanan UberX (mobil) di Soloraya.

<!––>