Dukcapil Mendukung, BNP2TKI Optimis Perlindungan PMI Lebih Baik

BATAM, SiaranIndonesia.com – Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono menegaskan pentingnya perpanjangan kerjasama soal Data Sharing Kependudukan antara BNP2TKI dengan Dukcapil. Hal tersebut disampaikan Hermono dalam acara penandatanganan MoU antara BNP2TKI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI yang diselenggarakan di Hotel Harmoni One di Batam (08/02/18).

Perjanjian kerjasama meliputi pemanfaatan nomor induk kependudukan, information kependudukan dan KTP elektronik dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ditandatangani oleh Sekretaris Utama, Hermono dengan Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Hermono menyampaikan rasa terimakasih kepada Ditjen Dukcapil atas perpanjangan information pity kependudukan.

“Hal ini sangat critical bagi BNP2TKI dalam memberikan pelayanan, salah satu masalah yang masih banyak terjadi adalah pemalsuan information pekerja migran Indonesia (PMI) baik nama, alamat, dan dengan information pity ini maka kita bisa mengeliminir masalah tersebut.” ungkap Hermono.

Selain itu penting bagi para petugas BNP2TKI, dengan berlakunya Undang-Undang baru, seorang verifikator atau pejabat tidak boleh salah dalam memberikan information atau mengizinkan PMI berangkat karena bisa dikenai sanksi, dengan information pity ini tidak hanya berguna bagi PMI saja namun juga membantu petugas dalam memberikan pelayanan bagi PMI.

Dengan MoU ini BNP2TKI akan bisa memberikan perlindungan lebih baik, karena tahu persis information individu tiap pekerja migran dan akan membantu kita semua dalam memastikan hak-hak hukum, politik dan sosial termasuk dalam memberikan suara dalam pemilihan legislative dan pemilihan presiden, jelas Sestama.

Acara penandatanganan MoU dilakukan dalam rangkaian Rakornas we Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 dengan tema Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA) Menuju Sukses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Dihadiri oleh sebanyak 34 provinsi dan 514 kab dan kota se-Indonesia.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, berharap kedepannya hanya 1 (satu) information yang bicara soal kemiskinan, pengangguran, dan lainnya yakni information dari dukcapil, dan harapan kedepannya agar information antar instansi satu dan lainnya tidak berbeda.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan rasa syukur atas telah ditandatanganinya MoU dan PKS dengan instansi/lembaga.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi II DPR-RI, Kepala Biro Hukum dan Humas, Ramiany Sinaga, SH, Kepala BP3TKI Tanjung Pinang, Kombes. Pol. DR. Ahmad Ramadhan dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Hadi Wahyuningrum, SH, MM.

More about ...