Kontraktor Trenggalek Demo, Tuding DPRD Mainkan Proyek …




Trenggalek – Ratusan kontraktor di Kabupaten Trenggalek berunjukrasa di kantor DPRD menuntut anggota dewan tidak bermain dalam proyek pembangunan utamanya penunjukan langsung (PL).

Dalam aksinya, massa melakukan aksi jalan kaki dari Alun-Alun Trenggalek menuju gedung dewan. Mereka membentangkan sejumlah spanduk dan print yang berisi tuntutan. Mereka juga melakukan orasi untuk menyuarakan aspirasinya.

Koordinator aksi, Redy Triwiyono menuding, para anggota dewan menguasai proyek penunjukan langsung serta proyek jaring aspirasi masyarakat (Jasmas), sehingga para kontraktor kesulitan untuk mendapat pekerjaan.

“Ini bukan lagi sebuah dugaan, tapi sudah betul-betul faktanya seperti itu. Baik jasmas atau PL seluruhnya dikuasai oleh dewan. Bahkan eksekutif juga mengamini apa yang menjadi perbintaan dewan,” kata Redy, Selasa (20/6/2017).

Menurutnya, penguasaan proyek tersebut dilakukan dengan melakukan intervensi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar memberikan proyek tersebut kepada perusahaan tertentu.

Kontraktor di Trenggalek berunjuk rasaKontraktor di Trenggalek berunjuk rasa Foto: Adhar Muttaqin
“Ini tidak jelas, hanya saja mereka memberian proyek-proyek itu ke teman-teman dekat semuanya, dengan transaksi yang bermacam-macam, jual-beli, bahkan ada yang pakai sistem ijon juga,” ujarnya.

Menurutnya jumlah pekerjaan yang diduga dipermainkan oleh para anggota dewan mencapai ratusan paket, dengan nilai proyek rata-rata dibawah Rp 200 juta. Pihaknya berharap, para wakil raykat tidak lagi melakukan intervensi, sehingga bisa didapatkan dengan mudah oleh para kontraktor.

Dalam aksinya di DPRD Trenggalek, beberapa perwakilan pengunjukrasa diterima oleh tiga anggota dewan. Saat melakukan dialog interaktif, justru terjadi ketegangan antara kontraktor dengan anggota legislatif. Bahkan dalam pertemuan itu tidak menghasilkan kesepatan yang jelas.

Sementara itu, Ketua Komisi we DPRD Trenggalek, Sukaji membantah tudingan para kontraktor. Ia mengklaim, tugas anggota dewan hanya sebatas melakukan penjaringan aspirasi serta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Setelah menetapkan APBD sebagai fungsi kami dalam bidang penganggaran, ya sudah selesai. Kemudian pelaksanaanya atau eksekusinya berada pada Pak Bupati dan kawan-kawan,” katanya.

Disinggung terkait pernyataannya dalam rapat dengar pendapat yang menyatakan melakukan pengusulan kepada eksekutif, Sukaji mengklaim, hal tersebut usulan lokasi proyek, sesuai hasil dari jaring aspirasi masyarakat.

“Bukan rekomendasi perusahaan, tapi lokasi sesuai dengan kebutuhan (pembangunan) dari para konstituen kami,” jelasnya.

Setelah dari gedung DPRD, para pengunjukrasa bergerak ke Pendapa Manggala Praja Nugraha untuk meminta dialong langsung dengan bupati. Namun upaya itu gagal karena tidak berhasil bertemu.

(fat/fat)

More about ...