Larang Go-Car Masuk Bandara

DEMO: Demo taksi konvensional di bandara SMB II beberapa waktu lalu. Foto: Kodam for Sumeks

PALEMBANG – PT Angkasa Pura (AP) II telah mengambil kebijakan cepat untuk mencegah aksi mogok sopir taksi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II terulang. Rencana pemberian izin masuknya taksi online ke area bandara ditunda.
“Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata General Manager (GM) PT AP II Palembang Bandara SMB II, Iskandar Hamid, kemarin (6/6). Menurutnya, aksi sudah selesai dua hari lalu.
Dan kebijakan yang diambil saat ini untuk meredam persoalan agar tidak makin memanas. “Teman-teman sopir taksi konvensional merasa keberatan,” ujar Iskandar mengungkap latar belakang aksi dua hari lalu.
Agar seluruh sopir taksi online tahu adanya kebijakan itu, pihaknya akan membuat spanduk larangan yang akan dipasang di sejumlah titik. Termasuk membuat pengumuman yang disampaikan langsung ke masing-masing perusahaan taksi online.
“Tapi sebenarnya susah juga, karena kita tidak tahu mana yang taksi online atau mobil pribadi,” lanjutnya. Kemudian, aturan yang melarang taksi online beroperasional yang belum ada.
Tapi, demi meredam persoalan di lapangan, pihaknya berusaha mengimbau kepada semua sopir dan pengelola taksi online untuk tidak masuk dan mengambil penumpang di dalam areal bandara.
Pantauan koran ini di Bandara SMB II, sopir taksi konvensional kembali beroperasi. Untuk mengetahui persoalan sebenarnya aksi mogok dua hari lalu, koran ini membincangi sopir taksi Balido, salah satu yang ikut demo.
Kata Asmadi, dia dan ratusan sopir taksi konvensional bandara hanya menginginkan ketegasan dari instansi terkait terhadap keberadaan taksi online. “Sebelumnya pihak AP II telah memasang spanduk larangan mengambil penumpang di area bandara untuk taksi online. Nah, itu harus diberlakukan,” ujarnya.
Para sopir taksi konvensional juga menuntut pemberlakuan UU No 32/2016 tentang Tarif Atas dan Tarif Bawah untuk Taksi Konvensional, termasuk taksi online. “Selain penerapan tempel stiker pada taksi online” ungkapnya.
Secara prinsip, para sopir taksi konvensional tidak ingin melakukan tindakan anarkis terhadap pengemudi taksi online yang tertangkap tangan mengambil penumpang di bandara. Karena itu, dua hari lalu para sopir menggelar aksi damai untuk menyuarakan tuntutan itu.
Dijelaskan Asmadi, untuk taksi Balido yang berada di bawah naungan Koperasi Karyawan (Kopkar) PT AP II Bandara SMB II, tarif argo per kilometernya Rp5.000. Sebelum marak taksi online seperti saat ini, dalam sehari dia mampu mengantongi Rp500 ribu (pendapatan berdasar argo).
Tapi sejak maraknya taksi online, pendapatannya merosok lebih dari 50 persen. “Sementara setoran per hari kami sebesar Rp180 ribu, belum termasuk beli BBM. Kalau terus-terusan seperti ini habis kami, Pak,” keluh pria yang sudah tiga tahun bekerja jadi sopir Balido tersebut.
Dia lantas mengusulkan, pihak terkait dibantu pakar IT untuk mem-banned agar jaringan khusus taksi online tidak terlacak hingga radius beberapa kilometer dari area Bandara SMB II.
“Informasi dari kawan-kawan, kebijakan ini telah diberlakukan di Jakarta. Kenapa di sini tidak melaksanakan itu biar kita semua bisa mencari nafkah dengan aman,” cetusnya.
Pantauan di bandara, personel TNI AU dan Polsek Sukarami terlihat berjaga-jaga. Sejumlah pengemudi taksi konvensional dengan sorot mata tajam mengamati setiap kendaraan roda empat yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sekitar area bandara.
Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Fansyuri, mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan terkait taksi online tersebut. Namun memang pengusahaa taksi online tersebut belum mematuhi dengan mengurus izin di daerah operasional masing-masing.
Padahal, pengurusan izin penting agar keberadaan mereka legal. “Waktu itu, memang ada Uber audiensi dan arahkan ke PTSP, tapi sampai sekarang belum juga tindak lanjut,” katanya, kemarin.
Pihaknya akan mengajak para taksi online untuk segera patuh dan memantaati aturan yang berlaku. “Kami akan ajak mereka (taksi online, red) duduk bersama agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tandas Asmadi.
Terkait tindakan tegas, sudah jelas bahwa permenhub itu berlaku hingga Juli mendatang. Sembari menunggu keputusan pusat terkait tindak lanjut terhadap operasional taksi online. “Kami hanya menunggu saja. Tapi yang jelas, memang kota yang lebih punya wewenang sebab taksi online ini rutenya dalam kota, sedangkan kami AKAP dan AKDP,” tukasnya. (chy/kms/yun/ce1)

More about ...