Minim Ruang Terbuka Hijau, “PR” Anies-Sandi

Kurang dari sepekan, DKI Jakarta akan segera mempunyai gubernur baru. Segudang pekerjaan rumah untuk membangun Ibu Kota joke siap menyambut pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Apr 2017

Sisa pekerjaan yang belum selesai dan terpaksa ditinggalkan oleh periode kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat harus diteruskan Anies-Sandi selama lima tahun kedepan. Salah satunya mengenai ruang terbuka hijau (RTH).

Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Anies-Sandi dalam menambah jumlah RTH. Mengingat selama lima tahun terakhir, penambahan jumlah RTH di Jakarta tergolong stagnan, karena tidak sampai satu persen dalam setahun.

Kesadaran pemerintah akan pentingnya RTH memang masih minim. Terlihat dari kurangnya jumlah taman kota atau menanam tanaman hijau di sepanjang jalan. Jika menengok kota terbesar di negara lainnya, Jakarta masih sangat jauh berada dibelakang. Dibandingkan dengan kota Vancouver, meski hanya memiliki luas sekitar 114,67 kilometer persegi, kota yang berada di negara Kolombia ini sudah mempunyai RTH mencapai 25,9 persen dan negara tetanggga seperti Singapore saja mempunyai jumlah RTH 39 persen dari sum luas lahan dan akan ditingkatkan hingga mencapai 46 persen dalam 15 tahun kedepan.

Sayangnya, dengan sum luas daratan sekitar 661,52 kilometer persegi dan luas perairan 6.997,50 kilometer persegi, DKI Jakarta baru memiliki jumlah RTH sekitar 9,98 persen. Padahal persentase ideal RTH adalah 30 persen dari luas keseluruhan sebuah kota seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Minimnya RTH yang dimiliki, membuat DKI Jakarta kerap kali digandrungi sejumlah masalah lainnya. Seperti misalnya masalah banjir yang sampai saat ini menjadi momok bagi masyarakat Ibu Kota saat musim penghujan tiba seperti saat ini.

Penyebab Banjir

Pemerintah harus sadar bahwa banjir yang terjadi di Jakarta bukan semata-mata hanya karena curah hujan yang tinggi atau sistem drainase yang tak maksimal. Tetapi juga karena kurangannya ruang terbuka hijau sebagai serapan atmosphere hujan sehingga menyebabkam genangan-genangan di sejumlah wilayah.

Tetapi juga tetap berhat-hati, sebab selain menambah, Pemerintah juga harus mempertahankan atau menyelamatkan RTH yang sudah ada. Jangan sampai jumlah RTH yang minim ini justru beralih fungsi atau dikuasai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, seperti yang terjadi di kawasan Taman Ria Senayan.

Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) berencana menyulap kawasan Taman Ria Senayan menjadi tempat hiburan keluarga (family entertainment). Sejak beberapa bulan terakhir dilapangan tengah berlangsung proses pembangunan, padahal proses perizinan proyek seluas sekitar 10 hektare itu hingga kini masih belum tuntas.

Seharusnya, Taman Ria Senayan perlu dijadikan hutan kota seperti di Cibubur atau di Cijantung. Sehingga, tak hanya mengendalikan banjir tetapi juga dapat membuat kualitas udara di DKI Jakarta sedikit terselamatkan dan menjadi sehat.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan dalam menjaga keseimbangan ekosistem Kota Jakarta, bukanlah dengan menggunakan hutan beton melainkan RTH. Namun, yang terjadi adalah pembangunan rumah berlomba dengan jalan, sembari mengabaikan RTH.

“Banyak lahan jalur hijau yang tak terpelihara dengan baik akhirnya berubah fungsi. Terkesan ada pembiaran oleh Pemprov DKI, karena tidak ada inisiatif untuk melakukan penertiban secara berkala. Belum lagi permainan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dengan perusahaan properti,” terang Nirwono.

Pengamat dari Universitas Trisakti itu memgungkapkan hingga saat ini masih begitu banyak kawasan yang dulunya ditetapkan sebagai daerah resapan atmosphere dan ruang terbuka hijau tetapi berubah menjadi permukiman dan area perdagangan. Diantaranya seperti di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kelapa Gading, Sunter, Jakarta Utara dan Kemang, Jakarta Selatan. annisa ibrahim/P-5

More about ...