PBNU Pertanyakan Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium TKI

Liputan6.com, Jakarta – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menolak rencana pencabutan duration tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

“Sudah benar atau belum memberi pelayanan kepada TKI? Jadi, kalau merasa perlindungan TKI belum maksimal, ya improving tidak usah mencabut moratorium,” ujar Ma’ruf di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid bahwa pihaknya telah menyusun dan merumuskan solusi terkait penempatan TKI ke Timur Tengah yang sejak 2012 hingga kini berstatus dimoratorium.

“Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti duration TKI ke Timur Tengah dicabut,” kata Nusron.

Ketua Umum MUI ini menyarankan, sebelum mencabut moratorium, lebih baik BNP2TKI introspeksi diri apakah sudah memberi pelayanan dan perlindungan maksimal kepada TKI.

Ma’ruf khawatir jika duration dipaksakan dicabut justru malah merugikan warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, kata Ma’ruf, pihaknya meminta pemerintah harus memperbaiki tata kelola TKI lebih dulu sebelum mencabut moratorium.

“Yang akan dirugikan itu para pekerja TKI. Jangan mengorbankan mereka. Maksimalkan dulu perlindungan dan pelayanan bagi TKI,” ujar Ma’ruf, seperti dilansir dari Antara.

 

More about ...