Pemerintah Harus Tuntaskan Tumpang Tindih Kewenangan BNP2TKI-Kemenaker

Terkait pembagian tanggung jawab dan kewenangan tersebut, DPR menginginkan agar BNP2TKI bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sementara sampai dengan rapat terakhir, pemerintah masih mengusulkan agar BNP2TKI bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja.

Meski  sederhana, menurut Saleh, perbedaan perspektif itu tentu berimplikasi luas. Sebab, jika BNP2TKI bertanggung jawab kepada presiden melalui Kemenaker, itu artinya kewenangan yang dimilikinya akan terdistorsi.

Setidaknya, jika ada masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri, sebelum ke presiden, BNP2TKI harus melaporkan hal itu kepada Kemenaker.

“Kenapa tidak langsung saja ke presiden? Bukankah konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Representasi negara dalam hal ini adalah presiden RI,” tutur politikus PAN itu.

Sementara dia mengatakan, komisi IX menilai bahwa persoalan perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri kurang maksimal justru karena persoalan tumpang tindih tanggung jawab dan kewenangan itu.

Karenanya dalam RUU PPILN, komisi IX menginginkan agar Kemenaker diposisikan sebagai regulator. “Sementara, operatornya diberikan kepada BNP2TKI, atau suatu badan yang sejenis yang akan diamanatkan dalam RUU ini,” pungkas authority dapil Sumatera Utara itu. (dna/JPG)