Pengusaha dan Sopir Ancam Demo Besar

Tolak Taksi Online di Balikpapan

BALIKPAPAN – Pengusaha dan sopir angkutan kota (angkot) dan taksi argo bermeter mengancam gelar aksi demonstrasi besar, jika dalam waktu dua pekan mendatang tak ada kepastian melarang operasional taksi online di Balikpapan.
Jumat (9/12) pagi, pengurus Organda, pengurus Forum Komunikasi Pengusaha Angkutan Balikpapan (Forkopab) dan sopir taksi kembali mendatangi Komisi III DPRD Balikpapan. Kedatangan mereka terkait penolakan taksi online yang beroperasi sejak bulan Juli 2016 lalu. Setibanya di gedung wakil rakyat, mereka diterima dan berlangsung dialog di lantai II dengan dihadiri Dinas Perhubungan dan Polres Balikpapan.
Ketua Forkopab Baharuddin Noor menegaskan, keberadaan taksi online membuat kegiatan angkot dan taksi dengan argo scale terganggu. Terbukti, pendapat para sopir alami penurunan drastis sejak taksi online beroperasi.
Dia bahkan memberi tenggat waktu sebulan, karena tak ada tindak lanjut dan perubahan sikap Pemkot Balikpapan terhadap keberadaan taksi online yang beroperasi di Balikpapan. “Kita tunggu implementasi di lapangan, sebab pertemuan minimal bisa meredam keinginan untuk demo. Kita akan lihat sebulan mendatang, jika tidak ada perubahan, kita akan turun ke jalan dengan kerahkan massa lebih besar. Sebab, kami sudah dua kali mengadu ke DPRD Balikpapan,” tegas Burhanuddin Noor.
sementara itu, Ketua Organda Balikpapan, Mubar Yahya mengaku keberadaan dengan operasional taksi online, karena pengaruhi pendapatan anggota Organda. “Kami sangat terganggu dengan keberadaan taksi online. Jumlah angkot dan taksi berargo scale masih bisa akomodir kebutuhan angkutan di Balikpapan,” kata Mubar mewakili pengusaha dan sopir angkutan darat saat dialog dengan DPRD Balikpapan, kemarin.
Dia juga menyebut jumlah angkutan kota di Balikpapan sebanyak 1.800 unit, sedangka taksi dengan argo scale ada 85 unit. “Penolakan taksi online sudah final, intinya tidak bisa kami terima dan tak bisa diubah, DPRD dan Dishub harus akomodir aspirasi pengusaha dan sopir yang punya izin resmi sesuai aturan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Kasi Teknis dan Penyelenggara Angkutan Dishub Balikpapan, Mahendra Candra mengakui izin taksi online tidak sesuai peruntukan. Karena, untuk operasional taksi online harus ikuti aturan aplikasi online.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan keberadaan taksi online yang mendapat protes keras sopir merupakan masalahan persaingan usaha. Untuk itu, Arif setuju dengan adanya taksi online, pemerintah harus mengatur regulasi dan solusi, agar kedua alat transportasi tersebut dapat berdampingan. (din)

More about ...