Penjelasan Kadishub DKI soal Demo Sopir Taksi

JAKARTA– Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yanshah mengatakan pihaknya telah melayangkan surat tertanggal 14 Sep 2014 kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar memblokir aplikasi uber dan grab.

Namun, surat tersebut tak dibalas oleh Kemenkominfo. Andri menjelaskan hal itu akhirnya menimbulkan gejolak para sopir taksi konvensional dan berujung demo pada Selasa 22 Maret 2016.

“Surat kami enggak dibalas, dipanggil juga tidak akhirnya timbul gejolak. Demo kemarin akumulasi kekesalan dari semua demo yang pernah ada. Akhirnya saya terus terang sikap kami jelas larang (Uber dan Grab),” kata Andri dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan tema ‘diuber-uber’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

“Buktinya sudah banyak yang dikandangin. Saya hanya berikan isyarat Anda (Uber dan Grab) belum boleh,” lanjutnya.

Menurutnya sejak 2014 sudah 57 kendaraan dari Grab dan Uber yang dikandangkan. Namun sayang karena tidak ada regulasi terkait hukuman, Dishub DKI hanya bisa menjerat mereka dengan pasal penilangan.

“Akhirnya kami mengandangkan dengan pasal tilang sidang. Hukuman sidang dibayar enggak sampai Rp100 ribu. Dan itu enggak bikin jera. Kita kan berkaitan dengan polisi pelanggaran lalu lintas. Makanya saya ingin pemblokiran,” katanya.

Pada saat pertemuan antara Kemenkopolhukam, Kemenkemoinfo dan Kemenhub usai demo taksi Selasa (22/3/2016) Andri mengaku telah mengusulkan untuk memblokir dan memberikan waktu kepada pihak uber dan squeeze untuk mengurus izin.

“Kita bantu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak alergi sama transportasi online. Jadi selama dua bulan ini mereka operasi atau tidak? Kalau saya kandangin resmi saya di PTUN. Akhirnya diputuskan standing quonya rentang waktu dua bulan kajian kami, kenapa katakan dua bulan, ternyata user Uber dan Grab sudah melangkah 70-75 persen tinggal kami verivikasi saja,” jelasnya.

Jadi, lanjut Andri perizinan untuk usaha transportasi Uber dan Grab harus punya badan usaha ternyata mereka telah memilikinya tinggal diresmikan oleh Kementrian Koperasi. Lalu domisili perusahaan, Dishub akan cek apakah mereka sudah memilikinya atau tidak.

“Jadi mereka sudah melangkah 70-75 persen sejak Desember 2015. Tinggal kita verivikasi. Bahkan saya sudah komit Uber, Grab, Organda dan user supaya jangan sampai dua bulan sehingga cepat selesai,” katanya.

More about ...