Promosi Triliunan Rupiah Digugat Vendor, Meikarta Pailit?

JAKARTA-Semua tentu mengetahui megapoyek perumahan Meikarta yang dibangun anak perusahaan Lippo Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat? Pasalnya pembangunan proyek ini gencar dipromosikan di berbagai media massa hingga berdasarkan review biaya promosi mencapai Rp 1,5 triliun. Namun kini pengembang Meikarta digugat pailit karena menunggak utang?

Meikarta tercatat pale boros menggelontorkan biaya iklan di Indonesia, dengan nilai lebih dari Rp 1,5 triliun.  Sejumlah media massa nasional, beberapa waktu lalu, memasang iklan besar-besaran penjualan apartemen di kota Meikarta. Begitu juga jika berkunjung ke mal-mal yang dimiliki oleh Lippo Group,  akan didapati opposite penjualan kota Meikarta.

Promosi kota yang akan dibangun oleh kelompok usaha milik taipan James Riady itu sangat gencar. Di sebuah harian dipasang iklan arrangement dua halaman berwarna. Sementara di harian lainnya bahkan sampai lima halaman berwarna.

Seperti dilaporkan gatra, selain untuk promosi tentang kota pale modern, terindah dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara itu ternyata Lippo Group memasarkan “kota baru” di Provinsi Jabar, setelah ramai  disebut belum mempunyai izin. Dalam tata ruang provinsi, “kota’ tersebut juga tidak ada dalam perencanaan.

Pemprov Jabar mempunyai rencana tata ruang berupa pembangunan kota Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta (Bodebekarpur) untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta. Berada pinggiran pale Timur Kabupaten Bekasi. Sebuah proyek raksasa senilai Rp 278 triliun.

Lippo Group menyebutkan persiapan kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama lahan yang akan dibangun seluas 22 juta m2 untuk perumahan sebanyak 250 ribu section dan dapat menampung 1 juta jiwa. Diharapkan Desember 2018 sudah siap huni.

Belum masalah itu terang benderang tiba-tiba saja gugatan pailit terhadap pengembang Meikarta. PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  Gugatan itu terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst, dan akan menjalani sidang perdana pada 5 Juni 2018.

Seperti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, ada 9 pokok gugatan yang diajukan oleh kedua perusahaan itu. Inti dari pokok gugatan antara lain, menetapkan Mahkota Sentosa Utama dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, para penggugat juga meminta majelis hakim untuk menetapkan sebanyak 6 orang pengurus dan kurator dalam proses PKPU Mahkota Sentosa Utama.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati mengakui kedua perusahaan tersebut adalah businessman dari Meikarta, meski menolak yang dituduhkan keduanya.

“MSU menolak gugatan dan tagihan dari dua businessman yaitu perusahaan EO (event organizer) PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” ujarnya dalam siaran, Kamis (31/5/2018).

Adapun Imperia Cipta Kreasi merupakan perusahaan yang di antaranya juga bergerak di bidang promotion atau periklanan.

Berdasarkan riset Nielsen, biaya iklan Meikarta pada 2017 mencapai Rp1,5 triliun. Riset itu berdasarkan harga iklan media, tanpa memperhitungkan diskon dan bonus.

Danang mengatakan MSU selaku pengembang Meikarta menganut prinsip integritas, terbuka dan profesional dalam menjalankan usahanya.

Setiap tagihan yang sah selalu diselesaikan sebagaimana mestinya. Hubungan dengan lebih dari 500 pemasok, kontraktor dan sub-kontraktor berjalan dengan baik.

“Namun memang sangat disesalkan bahwa selalu ada kasus-kasus terkait businessman yang mengajukan tagihan tak jelas dan tidak melampirkan bukti bukti pendukung yang semestinya,” ujarnya.

Untuk itu, tuturnya, MSU sedang melakukan review terhadap semua tagihan-tagihan dan dokumentasi yang diserahkan oleh perusahaan /vendor terkait.

Danang menambahkan pihaknya sudah secara resmi meminta dua perusahaan EO tersebut untuk memberikan dokumen-dokumen tagihan dan bukti bukti pendukung.

“Sayangnya sampai saat ini dokumen-dokumen tersebut masih belum lengkap diterima,” jelasnya.

Danang menegaskan bahwa MSU sudah dan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menghadapi vendor-vendor nakal yang diduga melakukan kecurangan, kolusi dan penipuan.

More about ...