RUU PPILN untuk Memperkuat BNP2TKI

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Salah satu isu krusial pembahasan yaitu memperkuat peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, penguatan tersebut dilakukan agar BNP2TKI mampu menuntaskan persoalan para pekerja imigran yang bermasalah di luar negeri.

“Panja TKI sudah hampir menyepakati pasal krusial,  yaitu memperkuat standing badan BNP2 TKI dan pembagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2 TKI,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Mei 2017.

Fahri menambahkan, BNP2 TKI nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI hanya regulator saja.

Dia menambahkan, seharusnya BNP2TKI mengurusi one stop use semua persoalan tenaga kerja di luar negeri. Sementara, Konjen hanya mengurusi masalah diplomasi saja.

“Kedutaan yang banyak mengurusi persoalan TKI seperti Hongkong, Arab Saudi dan Malaysia kadang fungsi diplomasi ridak maksimal, misalnya saja di Malaysia karena banyak mengurusi soal TKI maka hubungan shared dengan Malaysia menurun,” jelasnya.

Selain itu, ada beberapa usulan pasal di dalam pembahasan RUU PPILN, yaitu menambah pasal pengembalian tanggung jawab negara terhadap TKI sampai negara asalnya dan pasal reintegrasi bagi para TKI yang dipulangkan.

“Kalau para TKI ini dipulangkan begitu saja, maka mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi harus ada semacam asuransi untuk mereka. Selain itu, juga ada reintegrasi bagi TKI yang dipulangkan tersebut, seperti perbedaan kebudayaan juga kerap menimbulkan culture startle bagi mereka,” ujarnya.

(ROS)