SBMI: Kepemimpinan BNP2TKI Seharusnya dari Unsur Tripartit

RILIS.ID, Jakarta—  Ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto menilai keberadaan BNP2TKI sebagai director dalam tata kelola penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih diperlukan dan secara kelembagaan perlu diperkuat. 

Untuk itu, dalam pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang saat ini masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR soal kelembagaan, SBMI mengusulkan agar kepemimpinan BNP2TKI tidak dijabat oleh satu orang, tetapi terdiri dari unsur tripartit, yaitu serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.

Dengan pimpinan dari unsur tripartit, segala keputusan harus  bersifat koletif kolegial di bawah koordinasi Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). Meskipun pimpinan tersebut diangkat melalui keputusan presiden.

“Tata kelola dengan kepemimpinan seperti ini akan  lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance karena mewakili pelbagai pihak yang berkepentingan,  sehingga mereka tidak hanya  mengawasi, tetapi  juga berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan,” kata Hari kepada rilis.id, Sabtu (27/5/2017).

Selain itu, lanjut Hari, dalam kebiasaan internasional, setiap penyelesaian sengketa hubungan industrial ketenagakerjaan selalu merujuk melalui mekanisme tripartit. 

Terkait usulan agar BNP2TKI membentuk kantor perwakilan di luar negeri, SBMI menganggap itu sebagai sebuah usulan ngawur. SBMI tidak sepakat dengan wacana tersebut karena  bertentangan dengan kebiasaan internasional yang merujuk pada Konvensi Wina 1961 (Viena Convention on Diplomatic Relation 1961). 

“Dalam  konvensi tersebut disebutkan bahwa perwakilan pemerintah di luar negeri dalam  menjalankan misi tertentu (umumnya adalah pelayanan warganya) akan berada di bawah fungsi kekonsuleran (diplomat) dan mandatnya  berada di bawah kementerian luar negeri,” jelas Hari.

Sementara mengenai pelayanan di tingkat daerah, menurut Hari, sebenarnya BNP2TKI tidak perlu  mendirikan cabang-cabang  di bawah subordinasi BNP2TKI, seperti BP3TKI, P4TKI, LP3TKI atau kelembagaan lain di bawah struktural BNP2TKI. SBMI menilai hal tersebut justru  akan membingungkan TKI/CTKI di daerah. 

“Pertanyaannya adalah ke mana TKI/CTKI akan meminta pelayanan dan/atau perlindungan? Apakah ke Disnaker atau ke lembaga tersebut?  Selama ini,  lemabaga-lembaga di bawah BNP2TKI  sebenarnya tidak memiliki kewenangan lebih dalam memberikan perlindungan terhadap TKI, sehingga polanya masih sentralistik. Artinya,  hampir semua kasus dirujuk ke BNP2TKI. Hal ini  justru membebani TKI/CTKI  dalam  mengakses keadilan,” ungkap Hari.      
                
Oleh karena  itu, untuk pelayanan perlindungan di daerah SBMI mengusulkan cukup  didirikan  Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), tidak perlu ada lembaga-lembaga lain di bawah BNP2TKI. 

“LTSA  ini diisi petugas  yang  berasal  dari lintas instansi dengan cara kerja sesuai dengan tupoksinya dalam konsep satu layanan terpadu. Sementara bentuk pertanggungjawabannya adalah kepada instansi masing-masing,” pungkasnya.

Penulis Henrikus Setya

Tags:

BuruhBuruh MigranSBMI

More about ...