Taksi Online Jalan Terus, Polres Redam Gejolak

KOTA BATU – Penolakan taksi konvensional terhadap operasional taksi online tak menghambat pelaku usaha berbasis aplikasi internet tersebut tetap beroperasi. Pendatang baru ini akan tetap beroperasi dan mengikuti aturan categorical yang berlaku.
Seperti halnya yang dilakukan oleh penyedia jasa taksi online Grab. Menurut Koordinator Grab Wilayah Malang Muhammad Rizki Septiandre, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku. ”Aturannya saat ini sudah ada. Di setiap daerah sudah diberi jumlah kuota. Kami kembalikan lagi ke peraturan dari kementerian yang sudah turun ke gubernur,” kata Andre, panggilan akrab Muhammad Rizki Septiandre, kemarin (6/5).
Andre menyatakan memilih taat aturan. Seperti halnya yang dilakukan di wilayah Kota Malang dengan adanya larangan pengambilan penumpang di delapan titik. Seperti di terminal, stasiun, dan mal. ”Kota Batu belum ada (peraturan, Red) seperti di Kota Malang. Jadi kami mengikuti aturan saja,” ujar dia.
Dia mengakui, hingga saat ini pihaknya belum membuka kantor secara khusus di Kota Batu. Tetapi tidak menutup kemungkinan para motorist atau pengemudi Grab yang saat ini berjumlah 300 itu mengambil penumpang di Kota Batu. ”Sampai saat ini pendaftaran masih di Malang saja,” beber dia.
Terkait dengan tudingan kehadiran taksi online menyebabkan berkurangnya penghasilan taksi konvensional, Andre tidak menampik. “Itu (penurunan pendapatan, Red) memang ada. Tetapi tidak begitu signifikan pengaruhnya,” ujar dia.
Seperti diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tidak menelan mentah-mentah aspirasi penolakan operasional taksi online di Kota Batu. Hal itu sebagaimana disuarakan oleh paguyuban taksi konvensional kepada wakil rakyat beberapa waktu lalu. Bahkan, dewan juga mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Batu supaya tidak mengeluarkan izin kepada taksi online yang mengajukan izin operasional.
Saat ini yang dilakukan oleh Pemkot Batu adalah mengkaji untung-rugi keberadaan taksi online di Kota Wisata ini. Sebab, selain dianggap mengurangi pendapatan taksi konvensional, keberadaannya juga dibutuhkan masyarakat maupun wisatawan. Hal itu karena kemudahan dalam melakukan sequence atau pemesanan jasa transportasi.
terpisah, Head of Communications Uber Indonesia Dian Safitri menyatakan pihaknya percaya bahwa taksi, angkot, ojek dan transportasi berbasis aplikasi dapat hidup secara berdampingan. Kenakeragaman transportasi itu ntuk memberikan pilihan mobilitas masyarakat sesuai segmentasinya. ”Ini yang terbaik bagi semua pihak. Warga dan turis di Malang dan Batu bisa bebas memilih apakah mereka ingin menyetop kendaraan di jalanan atau memesan melalui telpon maupun aplikasi,” tuturnya.
Dia melanjutkan, pihaknya akan terus melanjutkan dialog dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait hal ini. ”Agar kami tetap dapat mendukung sistem mobilitas di Malang dan Batu,” imbuhnya.
Sementara itu, di tengah adanya suara penolakan operasional taksi online, Polres Batu berupaya meredam gejolak yang terjadi. Bahkan, aparat kepolisian juga berupaya agar tidak sampai terjadi bentrokan di lapangan. Polres Batu berupaya agar suasana tetap kondusif dan pengusaha maupun sopir taksi tidak sampai melakukan demo. Apalagi jika ada aksi mogok masal sebagaimana yang terjadi di Kota Malang.
Untuk itu, Kapolres Batu AKBP Leonardus Simarmata akan melakukan pembicaraan dengan pihak pemangku kepentingan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu, serta asosiasi moda transportasi konvensional. ”Kami akan cari solusi bersama. Kami tidak ingin seperti yang terjadi di beberapa kota besar, sampai mengakibatkan demo dan lain sebagainya hingga menimbulkan kemacetan,” ujar dia.
Dia melanjutkan, yang ditekankan oleh pihaknya, Kota Batu adalah kota wisata. Ada hal-hal yang perlu diberikan keleluasaan. Tidak bisa harus diputuskan secara kaku maupun sepihak.
Untuk mencari solusi bersama, Leo, demikian biasa dipanggil, mengatakan permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik. Tidak harus dengan demo atau mogok masal. ”Dengan komunikasi, dapat diyakini bisa ketemu solusi,” jelas perwira dengan pangkat dua melati ini.
Dia khawatir jika aksi mogok terjadi, maka moda transportasi dipastikan sulit didapatkan, dan akan menimbulkan efek domino. Yang terburuk, efeknya bisa saja masyarakat malas untuk kembali berwisata ke Kota Batu.
Sementara jika ditinjau dari segi aturan, menurut Leo, pihaknya tidak bisa melarang. Sebab sudah ada acuannya melalui peraturan gubernur kalau di setiap daerah ada jumlah kuota untuk taksi online. ”Sebelumnya sudah disepakati bersama dan disetujui oleh gubernur di Polda Jatim,” paparnya.
Ke depannya, kepolisian akan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Harapannya, tidak sampai terjadi kesalahpahaman di lapangan. ”Mungkin mereka belum mengetahui seluruhnya,” kata pria asal Medan ini.
Pihaknya berharap, apa yang sudah menjadi keputusan gubernur ini bisa dipedomani bersama. ”Saya percaya, angkutan konvensional di Kota Batu masih mau diajak bicara untuk mencari solusi. Ketimbang demo atau mogok,” imbuhnya. (zuk/c1/yak)