Tolak angkutan online, sopir taksi konvensional di Bali demo

Merdeka.com – Ratusan sopir taksi konvensional untuk kesekian kalinya menggeruduk Gedung Pemerintahan Provinsi Bali. Tergabung dalam tergabung dalam persatuan sopir taksi Bali (Persotab), mereka tetap menyuarakan penolakan terhadap angkutan berbasis online.

Mereka datang mengenakan pakaian adat Madya melakukan longmarch dan meminta bertemu Kepala Dinas Perhubungan,I Gusti Ngurah Agung Sudarsana.

“Kepala Dinas Perhubungan wajib menemui kita,” kata Koordinator Persotab, Wayan Witra, di depan kantor Gubernur Bali di Jl Basuki Rahmat, Denpasar, Rabu (3/5).

Mereka menyayangkan kenapa angkutan online masih beroperasi. Mereka menilai ada sikap yang tak sama antara gubernur dan dinas.

“Gubernur sudah buat keputusan tolak Grab, Uber, DPR juga. Dishub malah bela Grab dan Uber,” kata Witra.

Mereka juga mempertanyakan adanya kuota 7.500 mobil transportasi umum nontrayek yang belum lama ini dioperasionalkan Dishub Pemprov Bali.

“Kami minta Kadis Perhubungan keluar jelaskan darimana itu perhitungan kuota 7.500 kendaraan,” ujar Wirta.

Sudarsana akhirnya menemui pendemo. Terkait kuota 7.500 kendaraan di tahun 2017, menurutnya sudah sesuai kajian yang dilakukan pada tahun 2015 silam. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan transportasi umum nontrayek di Bali yang seharusnya berjumlah 20.085 unit.

Saat ini di Bali hanya tersedia 12.500. Karena itu diperlukan 7.500 kendaraan lagi.

“Kuota itu sudah sesuai kajian Dinas Perhubungan bersama pihak ketiga pada 2015 lalu, tapi saya lupa siapa itu,” ujar Sudarsana.

Mengenai keputusan gubernur soal larangan beroperasinya Uber dan Grab, Sudarsana menjelaskan peraturan tersebut secara otomatis gugur ketika ada aturan teknis yang mengatur hal yang sama.

“Ini yang perlu saya klarifikasi, kalau perlu pertemuan lebih lanjut saya siap menerima perwakilan tapi maksimal 10 orang,” kata Sudarsana. [lia]

More about ...