Uang Kuliah Tunggal ‘Mencekik’ Mahasiswa – OKESULTRA.COM

La Ode Muhammad Dzul Fijar

Oleh : LD Muhammad Dzul Fijar

Uang kuliah tunggal adalah sistem pembayaran akademik dimana mahasiswa Program S1 reguler membayar biaya satuan pendidikan yang sudah di tetapkan jurusannya masing – masing. UKT dinilai sebagai terobosan baru dalam pembayaran akademik. Ciri khas UKT adalah dihapuskan nya segala sumbangan – sumbangan lain yang dibayarkan persemester di semua jurusan pada universitas negeri di seluruh Indonesia, dan dengan sistem pembayaran yang di tetapkan persemester oleh jurusan masing – masing.

Singkatnya jika di tafsir gramtikal nomenkltur tunggal adalah satu, dalam hal ini uang kuliah tunggal berarti seluruh pembayaran uang kuliah dibebankan kepada masyarakat untuk diringkas menjadi satu kali pembayaran tiap semester.

Pada mulanya, catatan tentang Uang Kuliah Tunggal mulai diterapkan pada tahun 2013 silam. Dasar dari regulasi yang di temu pemerintah tak categorical – main. Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/2013 tertanggal 5 Februari 2013. Ada dua intruksi kepada perguruan tinggi negeri yang dimuat dalam surat edaran tersebut, pertama menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru module S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014, kedua menetapkan dan melaksanakan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun 2013/2014. Namun beberapa kampus sudah menerapkan Kebijkan Uang Kuliah Tunggal pada tahun akademik sebelum nya, seperti di Universitas Halu Oleo Kendari.

Penetapan UKT kemudian melahirkan Peraturan Menteri (Permen) No. 73 Tahun 2013 tentang aturan categorical UKT dan BKT (yang kemudian tiap tahunnya mengatur berganti/berubah untuk mengatur regulasi tiap angkatan;  Permen No. 55 Tahun 2014, Permen No. 22 Tahun 2015, Permen No. 39 No. 2016 dan terakhir Permen No. 39 Tahun 2017 yang sampai hari ini lampiran BKT-nya belum dikeluarkan).

Akumulasi UKT merupakan tarif atau biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa di setiap semesternya meliputi pembayaran; Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dana penunjang pendidikan (DPP), biaya operasional pendidikan (BOP), dan lain-lain.

Selanjutnya untuk menghitung Besaran UKT ditentukan dengan menghitung Biaya Kuliah Tunggal (BKT) mahasiswa setiap semesternya. BKT adalah keseluruhan biaya operasional setiap mahasiswa per division pada suatu module studi. Perhitungan BKT ini didasarkan pada biaya langsung (meliputi gaji dan respect dosen, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran selama 1 semester) dan biaya tidak langsung (meliputi biaya SDM manajerial non dosen, sarana dan prasarana non pembelajaran, pengembangan institusi, penelitian dan kemahasiswaan). Biaya langsung merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas inti.
Sementara biaya tidak langsung merupakan nilai sumber daya yang digunakan untuk kegiatan manajerial, baik di tingkal fakultas dan universitas.

Sedangkan kekurangan biaya operasional ditutupi oleh bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sesuai dengan amanah yang ada di pasal 98 UUPT No. 12 Tahun 2012.

Perjalanan Uang kuliah tunggal masih berlanjut hingga sekarang tahun 2018, penetapan Uang Kuliah Tunggal lagi – lagi berhasil menculik perhatian. Diskusi tentang Uang Kuliah Tunggal kembali digelar untuk menyoal penetapan tarif upah pendidikan itu. Dalam lingkup informal sulawesi tenggara misal, terdapat perguruan tinggi negeri yang dibawah naungan kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi yakni Universitas Halu Oleo, kampus harapan bangsa.

Bermuara pada Permen Ristek Dikti No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negri Di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada konsideran menimbang poin A peraturan tersebut secara jelas dan terang di jelaskan bahwa biaya yang di tanggung oleh mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 5 dijelakan pula bahwa “Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya”.

Hal inilah yang menjadi polemik di kampus harapan bangsa hingga saat ini. Pertama,penetapan UKT tidak berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya. Penentuan UKT di Universitas Halu Oleo Kendari semakin memperjelas bahwa upah pendidikan semakin jauh dari keterjangkauan bagi calon mahasiswa baru yang ingin mengenyam pendidikan.

Padahal berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4 secara jelas memiliki cita-cita yang amat mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tentu berdasarkan data, bahwa beberapa calon mahasiswa baru tahun 2018 yang lulus melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri harus mengeluarkan Upah Pendidikan yang di sebut UKT sebesar 3jt Rupiah, dengan kemampuan ekonomi penghasilan orang tua berkisar 500rb – 1 jt Rupiah perbulanya, dengan profesi sebagai petani. Faktanya, rakyat berteriak dengan penetuan nilai UKT yang fantastis.

Kedua, sepintas jika kita perhatikan bahwa penetuan Uang Kuliah Tungal seolah – olah telah memberikan hak yang sama dalam urusan memperoleh pendidikan. Sebab jika kita kembali menilik Permen Ristek Dikti Nomor 39 tahun 2017 penetuan UKT diukur berdasarkan kemampuan ekonomi atau penghasilan orang tua mahasiswa. Jadi sistem penentuan UKT bisa dikatakan sebagai sistem subsidi silang, antara mahasiswa yang memiliki perekonomian tinggi, mengah dan rendah. Misal mahasiswa yang kaya dalam hal ini gaji orang tuanya besar diwajibkan membayar uang kuliah dengan standar mahal, sedangkan mahasiswa yang ekonomi nya rendah membayar uang kuliah secukupnya, kalau dimungkinkan bahkan bisa jadi di gratiskan. Mahasiswa yang perekonomian nya rendah pula masih memiliki peluang untuk mendapatkan beberapa beasiswa yang di sediakan oleh pemerintah untuk membantu biaya kuliah mahasiswa tersebut. Bagi mahasiswa yang keadaan ekonomi menengah?

Ketiga, Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Natsir mengatakan bahwa UKT yang ditentukan oleh Kemenristek Dikti hanya berlaku pada Perguruan Tinggi Negri (PTN). Sesuai dengan amanah dari Peratuaran Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 39 Tahun 2017 termuat dalam pasal 3 ayat 2 yakni pengelompokan UKT diusulkan oleh PTN kepada mentri untuk di tetapkan, selanjutnya dalam pasal 4 Perturan Mentri tersebut kembali menegaskan bahwa BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam 2 dan pasal 3 di tetapkan oleh mentri. Jadi berdasar pada alas hukum tersebut yang masih belaku hingga sekarang seharus nya BKT dan UKT Universitas Halu Oleo harusnya berdasarkan pada usul dari Kampus kepada Mentri, lalu di tindak lanjuti dengan penetapan mentri terkait biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal tahun 2018 jalur Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negri Universitas Halu Oleo di masing – masing fakultas. Namun, yang menjadi pertanyaan pertama, adalah apakah kebijakan penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Jalur SNMPTN UHO berdasar pada Permen Ristekdikti nomor 39 tahun 2017 yang seharusnya menetapkan BKT dan UKT adalah mentri berdasar pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Kedua, Jika benar penetapan BKT dan UKT Jalur SNMPTN UHO Tahun 2018 berdasarkan ketetapan mentri, maka menarik untuk ditelisik dasar penetapan nya tersebut apakah telah sesuai dengan keadaan ekonomi dan pengasilan orang tua calon mahasiswa baru. Terakhir jika penetapan BKT dan UKT jalur SNMPTN UHO Tahun 2018 tidak berdasar pada Permen Ristekdikti nomor 39 tahun 2017, dalam hal ini penetapan BKT dan UKT di tetapkan oleh Rektor UHO maka menarik untuk ditelisik keabsahan penetapan UKT Jalur SNMPTN UHO tahun 2018.

Terakhir, Pertanyaan sederhana kawan-kawan yang sering dikeluhkan yakni, jika telah menunaikan kewajiban pastilah ada hak setelahnya. Nah, sampai hari ini—kawan-kawan merasa hak itu tidak pernah terpenuhi. Perhatikan dan rasakanlah sendiri bagaimana sarana dan prasarana di dalam kampus seperti perpustakaan, kelas, Lab, kursi, meja dan lain-lain. Sesuaikah dengan besaran uang yang kawan-kawan keluarkan di setiap semesternya?

Penerapan uang kuliah tunggal (UKT) menimbulkan dampak yang sangat banyak, bukan hanya kepada mahasiswa tetapi juga ke masyarakat. Penerapan sistem UKT mempermudah mahasiswa dalam melakukan pembayaran dan memberi keringanan mahasiswa saat masuk ke universitas. Karena jumlah uang yang dibayarkan tidak sebesar saat menggunakan sistem kredit division yang harus membayar uang sumbangan murni. Namun favoured UKT yang terlalu besar juga menjadi kendala tersendiri bagi calon mahasiswa baru. Besarnya favoured UKT juga menyebabkan masyarakat di sekitar UHO tidak dapat menguliahkan anak-anaknya karena masalah biaya. Masyarakat akan lebih menderita dengan berjalanya waktu jika tidak ada perbaikan dalam dunia pendidikan yang dapat menguntungkan mereka, membantu mereka untuk dapat menikmati pendidkan di perguruan tinggi. Agar mereka dapat merubah nasib keluarganya dan keturunannya.

Untuk itu mari sama-sama berjuang, mengawal dan menegur pemerintah dan Pengambil Kebijakan Kampus atau pale tidak ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak mendasar sebagai seorang mahasiswa. Setidaknya catatan ini menjadi harapan akan terwujudnya cita – cita negara yang termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis Adalah Ketua BEM Fakultas Hukum UHO

*Seluruh isi dalam tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab penulis

More about ...