Warga Bekasi Waspadai Banjir Lima Tahunan

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengingatkan warga Bekasi yang bermukim di sepanjang bantaran sungai untuk mewaspadai siklus banjir lima tahunan yang diprediksi berlangsung pada akhir 2017.

“Kali Bekasi punya siklus ancaman banjir lima tahunan. Kalau dihitung berdasarkan peristiwanya sejak 2002, 2007, 2012, maka kemungkinan akan kembali terulang pada musim hujan 2017,” katanya di Bekasi, Selasa (17/10).

Syaikhu mengimbau para pemangku jabatan terkait penanggulangan bencana untuk bertindak proaktif melakukan langkah antisipasi atas ancaman tersebut.

Berdasarkan information yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, ancaman banjir tersebut kerap melanda pemukiman penduduk yang kini berada di bantaran Kali Bekasi.

Terdapat ribuan kepala keluarga di sepanjang Daerah Aliran sungai (DAS) tersebut mulai dari Perumahan Pondokgede Permai, Kemang Ivy, Pondok Mitra Lestari, Vila Jatirasa, Kemang Pratama, Kampung Bambu, pusat perniagaan di Jalan Ahmad Yani hingga Telukpucung.

Banjir di kawasan itu kerap terjadi akibat luapan Kali Bekasi dengan tinggi permukaan atmosphere sungai di atas 500 centimeter.

“Saya ingin ingatkan pemangku jabatan terkait penanggulangan bencana yakni BPBD, camat, lurah, dinas sosial dan aparatur RT/RW untuk waspada. Kalau kita lihat sekarang, beberapa daerah di bagian hulu Kali Bekasi curah hujannya sudah mulai tinggi dan sudah ada beberapa bencana,” katanya.

Dikatakan Syaikhu, situasi di Kota Bekasi saat ini masih relatif aman, sehingga langkah-langkah antisipasi perlu segera dijalankan. “Mumpung sekarang belum terlalu tinggi (curah hujannya) di Kota Bekasi, maka kita perlu antisipasi kalau terjadi banjir besar,” katanya.

Kesiapan yang dimaksud, adalah penyediaan perlengkapan evakuasi hingga mengintensifkan kembali sosialisasi tangap bencana di lingkungan warga.

Sementara itu, aparat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, berencana membongkar puluhan bangunan di sekitar Situ Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, karena berada di lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Bangunan tersebut tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan lahan pengairan,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Selasa.

Ahmed mengatakan warga yang memiliki rumah untuk segera membongkar sendiri karena kawasan itu terkena proyek normalisasi sungai dan situ. Ant/P-5

More about ...